Ratusan km jalan desa tak terurus

Sampai saat ini pemerintah masih mementingkan pembangunan di wilayah perkotaan. Akibatnya, wilayah-wilayah pedesaan tidak terurus maksimal. Itu terlihat dari banyaknya jalan di desa yang diabaikan, padahal rusak berat.

Demikian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam release- nya yang diterima Pos Kupang, Selasa (22/1/2008). Release itu ditandatangani Sekretaris Jenderal MTI, Danang Parikesit.

Dituliskan, lebih dari 50 persen jalan di Indonesia, kini rusak parah. Namun pemerintah daerah maupun pusat tak menanggapi serius. Dalam catatan MTI, terdapat 121.000 km jalan kabupaten atau kota yang melayani wilayah pedesaan dalam kondisi rusak. Kerusakan ini sebagai salah satu penghambat investasi di wilayah pedesaan.

Menurut Parikesit, perhatian pemerintah terhadap upaya perbaikan jalan maupun pemeliharaannya masih sangat minim. “Dana investasi yang disediakan masih kurang,” ujarnya dalam pemaparan proyeksi transportasi 2008 di Jakarta, siang kemarin.

Dia menjelaskan, rata-rata investasi yang disiapkan pemerintah untuk infrastruktur pedesaan dalam satu tahun, hanya sekitar Rp 3-4 triliun. Angka ini, jelasnya, kurang sekali kalau dikaitkan dengan kebutuhan.
Lebih jauh dia menjelaskan, tersendatnya akses jalan menuju pedesaan, secara langsung mengganggu proses distribusi, khususnya komoditas pertanian yang banyak bermuara di pedesaan. Akibatnya, lanjut Danang, terjadi lonjakan harga komoditas dan pada akhirnya mengurangi daya saing produk tersebut di tingkat nasional dan internasional.

“Kalau tidak ada upaya yang konkrit untuk mendorong alokasi lebih besar untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan di pedesaan, maka jangan harap harga komoditas yang dihasilkan petani bisa bersaing,” kritiknya.

Pada kesempatan yang sama, koordinator forum transportasi pedesaan MTI, Arif Wismadi menambahkan, insiatif untuk memperlancar akses ke pedesaan, tidak musti datang dari pemerintah. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif pada perbaikan dan pemeliharaan jalan itu.

Arif mencontohkan, di Bangladesh, sistem partisipasi masyarakat sudah berjalan, dimana setiap satu kilometer ada satu orang yang bertanggung jawab atas kondisi jalan tersebut. “Sekarang kondisi jalan pedesaan Bangladesh menjadi sangat bagus, padahal mereka termasuk negara miskin,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Forum Keselamatan Transportasi MTI, Heru Sutomo pesimistis akan tingkat keselamatan di tahun 2008 menjadi lebih baik dari tahun 2007. Soalnya, tidak ada perubahan yang signifikan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran ini.

Sumber: Pos Kupang, 23 Januari 2008 [ link ]