www.pustral-ugm.org

index | pustral | riset | aktivitas | transportasi dalam gambar | download | pustaka | link | kontak | ENGLISH
Enhancing the Capacity of Civil Society to
Support Pro-Poor Transport Policies
and Programmes in Developing Countries
Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Madani
untuk Mendukung Program dan Kebijakan Transportasi
yang pro-Rakyat Miskin di Negara Berkembang

 

 
Saat ini PUSTRAL UGM dan IFRTD (Internasional Forum for Rural Transport and Development), London, sedang melakukan penelitian tentang kebijakan transportasi yang berpihak pada rakyat miskin dengan judul Enhancing the Capacity of Civil Society to Support Pro-Poor Transport Policies and Programmes in Developing Countries atau Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Madani untuk Mendukung Program dan Kebijakan Transportasi yang pro-Rakyat Miskin di Negara Berkembang.

Salah satu kegiatannya adalah Workshop NFG (National Forum Group) yang akan diadakan pada Bulan September 2003. Oleh karenanya, kami berniat mengadakan workshop tersebut paralel dengan Simposium FSTPT di Makassar. Rencananya workshop akan diadakan pada tanggal 2-3 September. TOR dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada keterangan dibawah ini.

Diharapkan dari kegiatan ini akan dibentuk suatu network yang terdiri dari peneliti-peneliti di seluruh Indonesia, dengan tujuan pada saat proyek berjalan yang direncanakan pada tahun 2004 2005, setiap daerah dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek tersebut di daerahnya masing-masing.

Sebagai informasi, pihak panitia hanya menyediakan akomodasi selama workshop yaitu lunch, coffee break dan seminar kit.

Karena peserta terbatas, bagi anda yang berminat dapat segera menghubungi kami di:

Contact person: Vita
Telp/SMS: 0274-901075/556928/08122781806
Fax: 0274-901076
email: , dengan menyertakan nama, alamat, instansi, no telp dan email yang dapat dihubungi.
Photo by: IWK

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Workshop
 Kajian Kebijakan Sektor Transportasi NFG Indonesia

Dalam kerjasamanya dengan IFRTD, NFG Indonesia telah membentuk suatu tim untuk melaksanakan proyek selama 3 tahun berjudul : Enhancing the Capacity of Civil Society to Support Pro-Poor Transport Policies and Programmes in Developing Countries atau Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Madani untuk Mendukung Program dan Kebijakan Transportasi yang pro-Rakyat Miskin di Negara Berkembang. Fase I dari proyek ini adalah melakukan tiga kegiatan:

  1. Mengkaji kebijakan transportasi di Indonesia seara umum
  2. Mengkaji kebijakan pembangunan nasional Indonesia dalam kaitannya dengan peran mobilitas dan akses
  3. Mengadakan pertemuan NFG untuk merumuskan action plan.

Pelaksanaan dua aktivitas pertama sebagai masukan bagi NFG untuk dapat memberikan alasan-alasan yang kuat tentang pentingnya dan bentuk dari "intervensi" dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat madani dalam memperkenalkan program dan kebijakan transportasi yang pro-rakyat miskin di Indonesia. Pertemuan akan diprakarsai oleh NFG dalam rangka memformulasikan action plan untuk mencapai tujuan di atas.

Dalam mempersiapkan pragram kerja kami untuk dua kegiatan pertama, ada beberapa isu yang harus diperhatikan.

  1. Pembuatan kebijakan di Indonesia telah didesentralisasi, artinya pemerintah daerah mempunyai peran penting dan kekuasaan yang lebih banyak dalam pembuatan kebijakan, termasuk dalam bidang tranportasi. Ini artinya pembuatan kebijakan transportasi ada di tingkat nasional, propinsi dan lokal (kabupaten dan kotamadya) Untuk alasan tersebut, ide dan kajian kebijakan harus meliputi tiga lapisan "policy statement" dan "policy-making" tersebut.
  2. Kebijakan transportasi di Indonesia cukup rumit, terlebih negara ini mempunyai daerah-daerah dengan kondisi geografis dan demografis yang sangat berbeda. Bentuk transportasi yang efektif bagi tiap daerah tidaklah selalu sama. Oleh karenanya dalam mengkaji kebijakan dalam kegiatan ini harus peka terhadap perbedaan tersebut. Karena sulit jika kita harus mengkaji semua kebijakan di setiap tingkat pemerintahan di suatu negara sebesar Indonesia, pengkajian lebih dilakukan pada beberapa pemerintah lokal yang mewakili perbedaan konteks kebijakan transportasinya di Indonesia. Untuk mewakili karakteristik demografisnya, akan ada studi kasus yang diambil dari kota metropolitan (Jakarta), juga kasus dari perkotaan (kotamadya) dan perdesaan (kabupaten). Untuk dapat mengkover semua isu dalam land-based system juga maritime-based transport system, beberapa kasus di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur akan diteliti.

Untuk keterangan lebih lengkap mengenai masalah ini, silahkan mengunjungi website:

http://www.ifrtd.gn.apc.org/

http:/www.worldbank.org/poverty/strategies/

http:/www.un.org/milleniumgoals/

 
 

Copyright Pustral UGM (c) 2003 | | Credit | Disclaimer